Artikel

EFISIENSI, CUMA TANYA

04/10/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy 

Presiden Prabowo berkali-kali bicara tentang efisiensi.

Perjalanan dinas dipangkas. Rapat dan kegiatan seremonial diminta dikurangi. Anggaran disisir. Belanja negara harus lebih produktif. Bahkan Presiden pernah mengatakan, penghematan Rp20 triliun saja bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan ribu gedung sekolah.

Kita tentu mendukung efisiensi.

Sebab uang negara bukan uang pemerintah. Itu uang rakyat.

Tetapi kemudian muncul sebuah pertanyaan kecil.

26 anggota Wantimpres.

Masing-masing memperoleh hak keuangan Rp76,5 juta per bulan, ditambah fasilitas yang disetarakan dengan fasilitas menteri. Kalau hanya menghitung hak keuangannya, negara harus menyediakan hampir Rp2 miliar setiap bulan, atau sekitar Rp23,9 miliar setahun. Itu belum termasuk fasilitas dan biaya pendukung lainnya. 

Sekali lagi, ini bukan soal apakah para tokoh itu pantas atau tidak pantas menerima hak tersebut.

Bukan pula soal siapa yang menjadi anggota Wantimpres.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana:

Ketika pemerintah meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bahkan rakyat untuk memahami pentingnya efisiensi, apakah prinsip efisiensi juga berlaku untuk lingkaran terdekat kekuasaan?

Kalau perjalanan dinas harus dipangkas demi menghemat anggaran, kita bisa memahami.

Kalau seminar dikurangi, kita bisa memahami.

Kalau kegiatan seremonial disederhanakan, kita juga bisa memahami.

Tetapi ketika jumlah orang yang diberi posisi strategis bertambah menjadi 26, sementara setiap orang memperoleh hak keuangan puluhan juta rupiah per bulan dan fasilitas setingkat menteri, publik tentu boleh bertanya:

Apakah ini juga bagian dari efisiensi?

Atau jangan-jangan efisiensi memang hanya berlaku ketika kita sedang menghitung uang orang lain?

Cuma tanya.

Dan bertanya tentang uang negara bukan berarti anti-pemerintah.

Justru karena kita sama-sama mencintai negara, uang rakyat memang layak ditanyakan ke mana arahnya.

Jangan-jangan yang sedang dikejar bukan semata-mata efisiensi anggaran, tetapi juga target 2029?

Sebab kalau begitu, publik tentu berhak bertanya: apakah setiap kebijakan yang menambah struktur, jabatan, fasilitas, dan beban anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan negara hari ini, atau ada pertimbangan politik jangka panjang di belakangnya?

Cuma tanya lagi.

Wallāhu al-Musta'ān 

Gresik,  4 September 2026