Artikel

MENGGANTI MENTERI, TIDAK CUKUP

15/09/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Opini 

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Menteri Keuangan berganti lagi. Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ini bukan pergantian pertama di kursi bendahara negara pada pemerintahan sekarang.

Pergantian menteri tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Kita menghormatinya. Bahkan, dalam situasi tertentu, pergantian pejabat memang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar: apakah mengganti menteri otomatis menyelesaikan persoalan negeri?

Saya kira tidak.

Menteri bisa diganti sepuluh kali, bahkan seratus kali, tetapi jika cara kepemimpinannya tidak berubah, persoalan yang sama dapat kembali muncul dengan wajah berbeda.

Krisis sebuah negara tidak selalu bermula dari buruknya seorang menteri. Kadang problemnya terletak pada ekosistem kekuasaan: bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kritik diterima, bagaimana data dibaca, bagaimana anggaran ditentukan, dan bagaimana suara masyarakat didengar.

Lebih penting lagi adalah kepercayaan.

Pasar membutuhkan kepastian. Rakyat membutuhkan rasa adil. Aparatur membutuhkan arah. Dan masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa pemerintah masih bersedia mendengar ketika mereka mengeluhkan sesuatu.

Karena itu, ketika kepercayaan mulai menurun, pemimpin tidak cukup hanya mengganti orang. Pemimpin perlu berani melakukan koreksi terhadap cara memimpin.

Dalam keadaan seperti ini, kritik justru menjadi vitamin bagi kekuasaan.

Sayangnya, kita kadang melihat kritik seolah-olah sebagai gangguan. Padahal kritik yang santun dan berbasis kepentingan publik adalah salah satu bentuk kecintaan kepada negara.

Di sinilah fungsi lembaga negara menjadi penting. Anggota DPR, misalnya, bukan hanya pendukung kebijakan pemerintah. Mereka memiliki fungsi pengawasan. Kontrol terhadap pemerintah bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru pengawasan yang sehat membantu pemerintah agar tidak berjalan sendirian di lorong kekuasaan.

Demikian pula ulama dan cendekiawan.

Negeri ini tidak hanya membutuhkan ulama yang pandai memberikan nasihat kepada rakyat kecil. Negeri ini juga membutuhkan ulama yang berani mengingatkan penguasa ketika kebijakan publik mulai menjauh dari rasa keadilan.

Cendekiawan pun demikian. Ilmu seharusnya tidak berhenti di ruang seminar, kampus, atau jurnal. Ilmu memiliki tanggung jawab moral untuk berbicara ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan.

Tentu, bersuara tidak harus dengan marah. Tidak harus menghina. Tidak harus menjadi oposisi.

Kritis tidak identik dengan benci.

Justru karena mencintai negeri, kita berhak bertanya. Karena mencintai pemerintah, kita boleh mengingatkan. Karena ingin Indonesia kuat, kita tidak boleh membiasakan kekuasaan berjalan tanpa kontrol.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan adalah langkah yang salah. Bisa saja itu keputusan yang tepat. Menteri baru juga layak diberi kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya. Kita patut berharap Suahasil Nazara mampu memperkuat kredibilitas dan tata kelola keuangan negara sebagaimana menjadi harapan pemerintah.

Tetapi jangan sampai pergantian pejabat menjadi semacam ritual: ada masalah, ganti orang, lalu selesai.

Negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah salah.

Negara yang sehat adalah negara yang mampu mengakui kesalahan, mendengar kritik, memperbaiki kebijakan, dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam kendali konstitusi dan kepentingan rakyat.

Karena itu, mungkin pertanyaan kita bukan: siapa menteri berikutnya?

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kepemimpinan kita bersedia berubah?

Sebab Indonesia tidak kekurangan orang pintar.

Yang selalu kita butuhkan adalah keberanian untuk mendengar, kesediaan untuk dikoreksi, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kekuasaan sebesar apa pun tetap membutuhkan kontrol.

Kita mengkritik bukan karena membenci negeri ini.

Justru karena kita mencintainya.

Wallāhu al-Musta'ān 

Gresik,  15 September 2026

AHMAD CHUVAV IBRIY