Artikel

Tambang NU: Milik Organisasi, Bukan Milik Konco

05/09/2026 Admin Yayasan Bagikan:

Oleh: Ahmad Chuvav Ibriy

Dalam hiruk-pikuk soal konsesi tambang di NU, barangkali kita tidak perlu terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang duduk sebagai komisaris utama atau siapa yang menjadi direktur. Siapa pun orangnya, sepanjang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu mengelola amanah secara profesional, tentu tidak menjadi persoalan. Yang jauh lebih penting adalah ke mana keuntungan itu bermuara. Apakah benar kembali kepada organisasi, atau justru berputar di lingkaran perkoncoan, kepentingan kelompok, bahkan keluarga?

Sebab sejak awal yang harus dijaga adalah prinsip amanah. Konsesi yang membawa nama organisasi bukanlah kendaraan untuk memperkaya orang-orang yang kebetulan sedang memegang kendali. Ia semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian organisasi, membiayai pendidikan, pesantren, pelayanan sosial, pemberdayaan warga, dan sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

Jabatan boleh berganti. Komisaris bisa berganti. Direktur pun suatu saat akan berganti. Tetapi sistem dan orientasinya harus tetap. Jangan sampai setiap pergantian pengurus kemudian diikuti pergantian orang-orang yang berada di sekitar sumber daya organisasi, seolah-olah setiap kekuasaan memiliki lingkaran ekonominya sendiri.

Di sinilah pentingnya tata kelola yang sehat. Kita tidak sedang mempersoalkan seseorang hanya karena ia memiliki kedekatan dengan pengurus atau tokoh tertentu. Kedekatan bukan dosa. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kedekatan itu menjadi pintu masuk bagi konflik kepentingan. Apalagi ketika urusan organisasi bertemu dengan urusan bisnis dan sumber daya yang nilainya besar.

NU adalah organisasi yang dibangun bukan untuk kepentingan segelintir orang. Di belakangnya ada jutaan warga, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, masjid, majelis taklim, lembaga sosial, dan berbagai amal usaha yang selama ini hidup dari semangat khidmah. Karena itu, setiap sumber daya yang dikelola atas nama organisasi semestinya kembali memperkuat ekosistem tersebut.

Kalau konsesi tambang itu mampu menghasilkan keuntungan besar, maka pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang menjadi Komut dan siapa yang menjadi direktur. Pertanyaan terpenting adalah: apa manfaatnya bagi organisasi?

Apakah pesantren menjadi lebih kuat? Apakah pendidikan warga NU semakin maju? Apakah anak-anak kurang mampu memperoleh beasiswa? Apakah pelayanan sosial semakin luas? Apakah ekonomi warga sekitar ikut tumbuh? Apakah organisasi semakin mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pihak lain?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan.

Sebab jangan sampai NU hanya menjadi nama yang terpampang di depan sebuah usaha, sementara manfaat ekonominya justru dinikmati oleh lingkaran yang sangat terbatas. Jangan sampai aset atau peluang yang semestinya menjadi instrumen kemandirian organisasi berubah menjadi sumber kemakmuran segelintir orang.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Semakin besar sumber daya yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjelaskan tata kelolanya. Bukan karena warga NU suka curiga, tetapi karena amanah memang membutuhkan pertanggungjawaban.

Kritik terhadap tata kelola juga tidak berarti menolak konsesi tambang. Kalau benar dikelola secara profesional dan hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan organisasi dan warga, tentu patut didukung. Tetapi kalau ada kekhawatiran tentang konflik kepentingan, konsentrasi manfaat, atau pengelolaan yang tidak transparan, kritik justru diperlukan agar sejak awal kita tidak salah arah.

Pada akhirnya, persoalannya sederhana: bukan siapa yang duduk di kursi, tetapi siapa yang mendapatkan manfaat. Siapa pun Komut dan direkturnya tidak menjadi soal, sepanjang profesional dan amanah. Yang jangan sampai terjadi adalah keuntungan yang lahir dari nama besar NU justru kembali kepada perkoncoan dan keluarga.

Tambang boleh menghasilkan kekayaan. Tetapi kekayaan itu harus menjadi kekuatan organisasi, bukan kekuatan segelintir orang.

Milik organisasi, manfaat untuk umat. Bukan milik konco, apalagi milik keluarga.

Gresik, 5 September 2026